penurunan gaji pekerjaan

Bisakah Karyawan Mengalami Penurunan Gaji di Kantor ?

All Trending Tahu Motiv

 

Bila dalam suatu pekerjaan, ada kasus dimana seorang karyawan mengalami penurunan gaji. Apakah penurunan gaji tersebut di perbolehkan dilakukan oleh suatu perusahaan, kepada karyawan nya?
Baca artikel berikut, mengenai hukum penurunan gaji di kantor karyawan di bawah ini …

Prinsip Perjanjian Kerja …

Pada prinsipnya pembuatan perjanjian kerja (“PK”) dilakukan atas dasar kesepakatan di antara para pihak (lihat Pasal 52 ayat (1) huruf a dan c UU No. 13/2003 dan Pasal 1320 KUH Perdata). PK tersebut tidak dapat amandemen kecuali (juga) atas dasar kesepakatan (lihat Pasal 55 UU No. 13/2003).

Salah satu isi dari PK adalah besarnya upah (gaji) dan cara pembayarannya, di samping juga memuat (antara lain) nama jabatan dan jenis pekerjaan, tempat pekerjaan dan syarat-syarat kerja/hak dan kewajiban (lihat Pasal 54 ayat (1) UU No. 13/2003).

Sehubungan dengan itu, kebijakan perusahaan yang menurunkan gaji (upah) seluruh karyawannya, menurut hemat kami, hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan, khususnya kesepakatan dari –para– karyawan. 

Dengan demikian, apabila management perusahaan –secara sepihak- menurunkan gaji, maka tentunya management telah wanprestasi (melanggar PK). 

Apabila penurunan gaji dimaksud –telah terlanjur– ditetapkan sepihak, maka upaya yang dapat dilakukan karyawan, adalah meng-klaim SK Direksi mengenai penurunan gaji dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku (lihat Pasal 52 ayat [2] UU No. 13/2003 jo Pasal 3 ayat [1] jo Pasal 2 huruf b UU No. 2 /2004).

Gaji yang di Potong …

Sebagai tambahan wawasan, perlu dipahami juga, bahwa memang ada bagian-bagian (item) gaji/upah tertentu yang dapat dikurangi atau diturunkan nilainya secara berfluktuasi setiap bulan yang (seperti) didasarkan atas kehadiran atau tingkat produktivitas masing-masing karyawan, khususnya komponen upah yang masuk dalam kelompok tunjangan tidak tetap (“TTT”).

Dengan kata lain, kalau bagian-bagian (item) upah yang dipotong adalah komponen TTT asalkan pemotongannya sesuai dengan syarat dan ketentuan (terms and condition) yang ditentukan atau yang telah diperjanjikan, maka pemotongan upah tersebut boleh-boleh saja dan sah dilakukan sepihak. Misalnya pemotongan uang makan dan uang transport yang dipersyaratkan atas dasar kehadiran, atau pemotongan/pengurangan uang insentif yang didasarkan kinerja dan produktivitas karyawan (lihat SE Menaker No. SE-07/Men/1990).

Tindakan Sepihak …

Akan tetapi kalau yang dipotong adalah gaji pokok dan/atau tunjangan tetap (“TT”), sementara tidak ada perubahan terkait dengan syarat dan ketentuan atas gaji pokok dan TT tersebut, maka dengan demikian pengusaha melakukan tindakan sepihak (wanprestasi) atas perjanjian kerja dan/atau peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie atau BW, Staatsblad 1847 No. 23)

2. Undang-Undang No. 7/1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan;

3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

4. Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

6. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-07/Men/1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non-Upah.

hukumonline.com